Jelajahhukum.id|SUKABUMI - Ketika laporan APBN yang seharusnya transparan justru mengalami keterlambatan rilis hingga dua bulan, publik tentu bertanya-tanya: Ada apa dengan keuangan negara kita?
Rocky Gerung dalam videonya di kanal YouTube "Rocky Gerung Official" pada 14 Maret 2025 mengkritik keras kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya penuh manipulasi.
Sebagai Kepala Biro Mitrapol sekaligus Ketua Paguyuban Pengusaha dan Pengemudi Mitra Polri (P3MP) Sukabumi, saya, Sp.Rayrobbend Swr, merasa perlu memberikan tanggapan terkait situasi ini, terutama dalam konteks realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
"Di Palabuhanratu, isu pengangguran dan ketimpangan ekonomi semakin nyata. Bekerja di pabrik bukan lagi sekadar soal kompetensi atau pengalaman, melainkan tentang kemampuan membayar agar bisa diterima. Praktik pungutan ini sudah menjadi rahasia umum yang membebani rakyat kecil. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan ekonomi," katanya.
Selain itu, sektor infrastruktur masih jauh dari kata memadai. Jalan-jalan menuju areal produksi pertanian dan peternakan rusak parah, menghambat distribusi hasil bumi.
Irigasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pertanian rakyat juga tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang ketahanan pangan jika akses dasar bagi petani saja tidak dipenuhi?
Ketimpangan sosial juga semakin terlihat jelas. Kawasan-kawasan elit berkembang pesat, sementara masyarakat kecil semakin sulit mengakses kebutuhan dasar.
Tata ruang yang tidak tertata membuat wilayah strategis hanya dimonopoli oleh segelintir orang, meninggalkan rakyat kecil dalam keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan.
Fenomena ini semakin diperparah dengan maraknya penambangan ilegal yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi menghancurkan lingkungan dan mata pencaharian rakyat.
Palabuhanratu sebenarnya memiliki potensi wisata yang luar biasa, tetapi apa yang terjadi di lapangan? Banyak destinasi wisata terbengkalai dan penuh sampah akibat kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan dan pemeliharaan.
Padahal, sektor pariwisata bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi daerah jika dikelola dengan baik. Sayangnya, ketidakseriusan pemerintah dalam menata wisata justru membuat sektor ini kehilangan daya tariknya.
Rocky Gerung dalam analisisnya menyoroti bagaimana rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena pengelolaan APBN yang tidak transparan. Defisit sebesar Rp31,2 triliun dalam dua bulan awal tahun ini adalah alarm bahaya yang tidak bisa diabaikan.
Jika pajak tidak masuk dan keuangan negara terus terkuras untuk proyek-proyek yang tidak berpihak pada rakyat, bagaimana nasib masyarakat kecil di masa depan?
Saya melihat langsung bagaimana dampaknya di Palabuhanratu. Pemerintah pusat boleh berbicara optimisme, tetapi fakta di lapangan berbicara sebaliknya.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, serta kondisi ekonomi yang semakin mencekik rakyat menunjukkan bahwa ada masalah serius yang harus segera diselesaikan.
Sebagai Ketua Paguyuban Pengusaha dan Pengemudi Mitra Polri Sukabumi, saya menuntut agar pemerintah tidak sekadar memberikan janji manis, tetapi benar-benar memperbaiki sistem ekonomi yang lebih adil.
"Pemerintah harus memastikan bahwa APBN digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir elit. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar retorika politik," ungkapnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial yang lebih besar. Rakyat butuh keadilan, transparansi, dan kepastian ekonomi.
"Ini bukan hanya sekadar kritik, tetapi peringatan serius bahwa kebijakan ekonomi yang gagal hanya akan memperburuk nasib bangsa ini. Saatnya pemerintah mendengar suara rakyat," pungkasnya.
Pewarta: Nia
