Jelajahhukum.id|AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, memperoleh dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan melalui advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Berdasarkan rekapitulasi data Sekretariat Pusat KKS saat ini, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, baru Kota Ambon dan Kota Tual saja yang telah menyelenggarakan KKS. Tujuan advokasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembentukan kelembagaan dan forum KKS serta menggali kondisi awal meliputi peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.
"Kabupaten/Kota Sehat merupakan program yang mencakup multidimensi sektoral dan memiliki pendekatan yang luas dalam aspek pembangunan daerah, salah satu aspek utamanya adalah mendorong masyarakat agar aktif dan peduli terhadap lingkungannya. Untuk menuju Kabupaten/Kota Sehat juga diperlukan prasyarat utama yaitu menuntaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), karena masalah BABS merupakan cerminan harkat, martabat, dan harga diri bangsa yang patut kita upayakan untuk diselesaikan yang harus dimulai dari tingkat masyarakat," kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB Chaerul Dwi Sapta, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (8/11/2024).
UNICEF Indonesia dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri memprakarsai pelaksanaan advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Provinsi Maluku dengan rangkaian panel materi, diskusi, pemaparan praktik baik, coaching, penyusunan rencana tindak lanjut dan test (pre and post).
"Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing (SKI, 2023). Today’s event is essential in strengthening cross-sector collaboration within government and non-governmental bodies to build commitment for a healthy, resilient society through the 9 pillars of Healthy City," kata Chief of Health, UNICEF Indonesia Mrunal Shetye.
Partisipan berasal dari 11 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, mengikuti rangkaian advokasi dengan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Biro/Bagian Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan dengan keluaran yang diharapkan pada pemerintah daerah yaitu terbentuknya kerangka awal kelembagaan dan Forum KKS dan terbentuknya komitmen bersama serta terbentuknya rencana tindak lanjut penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penyelenggaraan KKS yang dituangkan pada Berita Acara dengan muatan Rencana Tindak Lanjut di dalamnya.
"Kemendagri dan Kemenkes menjadi pembina Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Nasional, sehingga Kabupaten/Kota Sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan, untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor," pungkas Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan Ely Setyawati.
(*red)
