Jelajahhukum.id|AJERBAIJAN - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengirim Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai delegasi ke Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) yang digelar di Baku, Azerbaijan pada tanggal 19-22 November 2024. Konferensi Iklim PBB (COP29) dihadiri 98 perwakilan negara yang merupakan anggota PBB.
Momentum ini dimanfatkan oleh Kabid LHK PP KAMMI, Furqon untuk menyuarakan pilkada bebas sampah alat peraga kampanye (APK), yang telah menjadi fokus awal di Indonesia. Dalam kesempatannya, PP KAMMI berkomitmen untuk mengawal pilkada yang bersih dari sampah.
“Di Indonesia PP KAMMI telah menginisiasi pilkada yang bersih dari sampah APK, itu kontribusi nyata kami dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan berkelanjutan,” ujar Furqon.
COP29 adalah forum yang berfokus menangani krisis iklim secara global. Sehingga tiap perwakilan negara yang hadir mampu menciptakan keputusan dari perubahan iklim yang terjadi.
“Dalam kesempatan ini, kami ingin menekankan dari sektor pemuda harus menjadi aktor dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, kami ingin mengajak kolaborasi untuk bersama mengambil bagian dalam menjaga iklim, mengedukasi masyarakat, mendorong kebijakan yang mengedepankan keadilan iklim,” tambahnya.
Setelah itu, PP KAMMI menjalankan mandat dari Kementrian Kehutanan di COP29, tantangan dan peluang dalam merestorasi lahan gambut tropis merupakan ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan global. Terkait dengan implementasi riset dan teknologi dalam pengelolaan lahan gambut, khususnya bagaimana hasil riset tersebut bisa lebih mudah diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
“Salah satu tantangan besar kita adalah bagaimana hasil riset yang ada di tingkat ilmiah bisa diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan konkret yang diterima oleh masyarakat lokal. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama komunitas yang bergantung pada lahan gambut, dalam proses pengambilan keputusan agar solusi yang diterapkan lebih efektif,” lanjut Furqon
Di dalam forum COP29, PP KAMMI juga mengajak pemuda untuk berperan dalam keadilan iklim melalui kepercayaan agama, dan komunitas dalam menjadi agen perubahan dengan mengajak generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan, melalui kepercayaan agama yang mengajarkan tanggung jawab terhadap bumi.
“Saya percaya bahwa nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam agama dapat menjadi pendorong utama bagi pemuda untuk lebih peduli terhadap kondisi planet kita. Al-Qur'an dan sunnah mengajarkan kita untuk menjaga amanah bumi dengan menjadi khalifah, dan ini adalah pesan yang sangat relevan dalam melawan krisis iklim,” imbuhnya.
Furqon berharap dapat membuka wawasan baru bagi pemuda Indonesia dan dunia tentang bagaimana melibatkan dimensi agama dan nilai-nilai moral dalam upaya global melawan krisis iklim, serta membangun gerakan kolektif yang lebih kuat untuk bumi yang lebih baik.
PP KAMMI Terlibat Kampanye Global di COP29 Dukung Kemerdekaan Palestina, Desak Pendanaan Iklim dan Hentikan Genosida
Disela waktu kegiatan COP29, Perwakilan PP KAMMI, Furqon turut serta dalam kampanye global yang digelar di COP29, bersama aktivis lingkungan dari berbagai belahan dunia. Dalam aksi solidaritas ini, para aktivis menyuarakan pesan kuat: “Defund Genocide, Kick Big Polluters Out, No Climate Justice with Blood on Our Land,” dan “Stop Fueling Genocide,” yang menghubungkan krisis iklim dengan perjuangan kemerdekaan Palestina dan negara-negara yang tengah berkonflik.
Kampanye ini menyerukan penghentian eksploitasi lingkungan yang memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di daerah yang dilanda konflik, dengan fokus khusus pada Palestina. Aktivis menuntut agar negara-negara besar dan perusahaan polutan berhenti mendanai genosida dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.
“Perubahan iklim dan ketidakadilan sosial sangat terkait. Kita tidak bisa berbicara soal keadilan iklim tanpa mengakui hak-hak rakyat Palestina dan mereka yang terjebak dalam konflik yang dimanfaatkan oleh korporasi besar,” terang Furqon.
Furqon berharap pesan solidaritas ini bisa menyentuh hati dunia dan memperkuat tekad global dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghentikan kekerasan yang menindas rakyat di negara-negara konflik, sambil tetap menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan keadilan iklim.
Ia melanjutkan, ketidakmampuan negara-negara maju dalam merealisasikan komitmen pendanaan iklim,
“Sejak Paris Agreement 2015, kita belum melihat adanya peningkatan signifikan dalam anggaran untuk urusan lingkungan. Masa berlaku perjanjian ini akan segera berakhir, tetapi negara-negara penghasil emisi terbesar belum menepati janji mereka dalam hal pendanaan untuk negara-negara berkembang yang paling terpengaruh oleh krisis iklim," lanjut Furqon.
Lebih lanjut, Furqon mengaitkan krisis iklim dengan isu kemanusiaan yang lebih besar, dengan mengecam tindakan genosida yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Palestina.
"Penanganan krisis iklim tidak akan pernah tercapai selagi genosida terus berlangsung di dunia ini. Hentikan genosida, selamatkan bumi dari krisis iklim. Keadilan sosial dan lingkungan harus berjalan beriringan," tutupnya.
(Lalu Panji)
