• Jelajahi

    Copyright © JELAJAH HUKUM

    Afiliasi MPTG

    Banner IDwebhost

    PENDIDIKAN

    Raker dengan Mitra Kerja, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Lambatnya Serapan Anggaran di Salah Satu Dinas

    Jumat, 10/04/2024 06:39:00 PM WIB Last Updated 2024-10-04T11:39:44Z
    masukkan script iklan disini

    Foto: Ketua Komisi II (Dua) Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita,SH


    Jelajahhukum.id|SUKABUMI - Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti lambatnya serapan anggaran di salah satu dinas di Kabupaten Sukabumi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita,SH dari Fraksi PKB, di sela-sela rapat kerja dengan mitra kerjanya di aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jum'at (4/10/2024).

     

    Hamzah merasa geram karena saat ini sudah memasuki kuartal ketiga tahun 2024, serapan anggaran di dinas tersebut baru mencapai 29%.


    "Ini kan aneh, sebenarnya kendalanya apa? Padahal sudah ada uangnya, tinggal eksekusi saja selama tidak menyalahi aturan," tegas Hamzah.

     

    Bagaimana kita mau ngomong perubahan sampai bulan Desember, lanjut Hamzah, kan tinggal dua bulan lagi.


    "Jangankan ngomong yang murni, perubahan saja belum terserap," ungkapnya.

     

    Hamzah memprediksi serapan anggaran di salah satu Dinas Tersebut hingga akhir tahun hanya akan mencapai 50%.


    "Kalau prediksi saya, serapan sampai akhir tahun saya rasa sampai 50% pun sudah bagus lah," ujarnya.

     

    Ia juga menyoroti dampak lambatnya serapan anggaran terhadap masyarakat.


    "Kasihan masyarakat, contohnya infrastruktur kan gede juga, tapi kok gak diserap. Lama juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jadi kenapa?," tanya Hamzah.

     

    Seharusnya serapan anggaran ini harus maksimal, masih kata Hamzah, ya kalau bulan ini baru 29%, saya pesimis sampai akhir tahun bisa 70%, bisa 40%, bisa 50% juga sudah alhamdulillah di Dinas itu. Ini kan jadi permasalahan kita bersama.


    "Kita siap menggunakan tupoksi kita pengawasan dan anggaran, jadi apabila dinas ini mengajukan tahun depan, kita benar-benar akan selektif," pungkasnya.

     

    Sorotan Komisi II ini menjadi pengingat pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya evaluasi dan pengawasan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


    (*one)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini