Jelajahhukum.id|JAKARTA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta guna memenuhi standar kompetensi jabatan struktural.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam sambutan pembukaan menyoroti peran vital Sumber Daya Manusia (SDM) dalam persaingan global. Menurutnya, SDM yang berkualitas adalah kunci bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam di Gedung F lantai 4 kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta pada hari Rabu (02/09/2024).
"Oleh karena itu, pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif harus menjadi prioritas utama," ujar kepala BPSDM.
Dirinya juga menekankan pentingnya visi Indonesia Emas 2045 sebagai panduan utama dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis di tingkat pusat maupun daerah. Stabilitas di berbagai bidang menjadi syarat penting dalam pembangunan.
"Stabilitas di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pangan merupakan prasyarat penting untuk pembangunan berkelanjutan," ucap Sugeng Hariyono.
Sugeng melanjutkan peran penting pemuda dalam mewujudkan masa depan Indonesia. Pemuda merupakan aset terbesar bangsa yang harus diberi ruang untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
"Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan fondasi kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai integrator, memastikan kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan pentingnya agenda Pemilu Presiden yang berlangsung pada Februari lalu dan Pilkada Serentak pada November mendatang, sebagai peluang strategis untuk memperkuat demokrasi dan keberlanjutan pembangunan.
"Pemilu dan Pilkada Serentak bukan sekadar perayaan demokrasi, tetapi juga momentum penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah dirancang demi tercapainya tujuan besar bangsa," tandasnya.
Sebagai informasi, Diklat diikuti oleh 80 peserta dengan rincian 40 peserta mengikuti PKA dan 40 peserta lainnya mengikuti PKP. Para peserta berasal dari berbagai Unit Kerja Eselon (UKE) 1 di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Diklat ini mencakup berbagai materi kepemimpinan, termasuk transformasi ekonomi, pengembangan SDM, dan konsistensi kebijakan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menghadapi tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera pada tahun 2045.
(Dody)
