Jelajahhukum.id|LEBAK - Irigasi Perpompaan (IRPOM) merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian, khususnya di areal di luar sistem irigasi tekhnis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau dan sumber air lainnya. Seperti halnya, irigasi perpompaan yang di terima kelompok tani UPPK Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Program tersebut dari Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sumber anggaran APBN, TP, TA 2024, dengan anggaran biaya Rp 112.800.000,- dengan sumber air sungai Cisawarna.
Salasatu warga Kp.Lebak Tipar yang namanya minta tifak disebutkan mengatakan bahwa program ini salah satu nya di terima oleh kelompok tani UPPK Desa Lebak Tipar dengan ketua Mandor Jumron, kelompok tani dari dulu, namun numpang di kelompok tani baru.
"Iya kang, kelompok nya Mandor Jumron dan ada yang lain, mungkin barengan. Karena kalau mandor Jumron kan di Kp.Lebak Tipar, sedang lokasi di Kampung sebrang, yakni Kampung Wangun, blok Tipar dengan luas kurang lebih 3 - 5 Ha," katanya dilokasi, Senin (09/9/2024).
Sementara korwil BPP Kecamatan Cilograng saat di konfirmasi via Pesan WhatsApp mengatakan dengan singkat.
"Sasaran 20 Ha, untuk ketua kelompok Pak Jumron," singkatnya.
Sementara di program ini ada kritikan dari aktivis senior Baksel, Wijaya Darma Sutisna menduga bahwa di program ini di duga ada anggaran yang harus di bagi bagi.
"Mungkin karena uang pere nya lumayan besar, kalau kita kaji dari rumah pompa dan pembelian paralon serta pendukung nya, berapa sih? itu bisa ke itung," jelasnya.
Apalagi di pembelian mesin, lanjutnya, ada informasi harga mesin pompa dengan merk Yanmar berubah.
"Dari Rp 27,5 juta pada waktu itu. Selang 2 Minggu informasinya berubah, dan itu di sampaikan langsung oleh sejumlah PPL, bahkan ada di wilayah BPP di Kecamatan lain, harga mesin sampai muncul dengan angka Rp 40 juta, ironis ya dengernya. Program dari kementrian yang sangat membantu petani, di duga di utak atik supaya ada sisa. Menilai dari sisi keruwetan di program ini, memang gitu lah," ujarnya.
Masih kata Entis Bule sapaan akrab Wijaya Darma Sutisna, untuk di BPP Kecamatan Cilograng, kalau gak salah ada sebelas kelompok yang sudah mendapatkan bantuan Irpom.
"Ada 11 kelompok, 5 kelompok untuk tahap awal, dan untuk lanjutan 6 kelompok dan semuanya, sudah terpasang," ucapnya.
Sebagai aktivis di Baksel, Entis Bule lagi menelusuri terkait ada dugaan anggaran yang di kutip dari kelompok tani.
"Diduga ada anggaran yang dikutip oleh oknum tertentu dari kelompok tani di Kecamatan Cilograng, ada 11 kelompok yang sudah mendapat program Irpom," tuturnya.
Selaku aktivis, Entis Bule dan awak media ini masih mengumpulkan informasi.
"Didapati informasi baru, bahwa untuk tahap lanjutan yakni yang 6 kelompok, dari informasi yang di dapat bahwa untuk kelompok lanjutan di kelola oleh kepala Desa masing - masing yang mendapatkan program Irpom, pihak BPP mah hanya melakukan monev saja," ungkapnya
Program Irpom di wilayah BPP Kecamatan Cilograng yang di duga ada korporasi dari berbagai kepentingan, di duga kuat ada bagi-bagi alas, karena memang dari anggaran Rp 112.800.000, di duga sisa anggarannya lumayan besar, sehingga ada beberapa pihak yang melibatkan di program tersebut.
"Tetapi ketika terjadi masalah, kelompok tani dan Dinas lah yang harus bertanggung jawab," ujar aktivis senior Baksel Wijaya Darma Sutisna.
Entis Bule juga mengatakan, program yang berbau roti diduga sisa anggarannya gede.
"Dari dulu juga begitu, yang rugi siapa? ya kelompok tani dan petani. Maka hal hal ini lah yang harus terus di korektif, jangan takut kepada awak media ketika menyuarakan kebenaran, demi masyarakat petani," paparnya.
Entis Bule pun berpesan, untuk pihak Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cilograng, harus mengawal benar - benar, agar Poktan yang mendapatkan Program Irpom tidak di intervensi
"Ya pihak BPP Kecamatan Cilograng harus mengawal, agar poktan yang mendapat program tersebut tidak di intervensi oleh pihak manapun, apalagi kepala Desa. Desa mah hanya wajib tau saja," ujarnya.
Masih kata Entis Bule, saya udah puluhan tahun bergerak di ke aktivisan, emang tidak sedikit, dari program apapun yang berbau roti.
"Diduga jadi bancakan para pihak," pungkas Entis Bule, aktivis senior Baksel.
Sementara Kordinator wilayah dan Pelnis BPP Kecamatan Cilograng, ibu Siti dan Ade, saat di hubungi via pesan WhatsApp tidak pernah merespon alias bungkam, entah ada apa.
(Didin)
