Jelajahhukum.id|BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan berbagai intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan ektrim. Dari mulai pendekatan yang berbasis Charity, pemberdayaan masyarakat sampai pemberdayaan kelompok.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, beberapa faktor yang membuat kemiskinan ektrim di Provinsi Banten itu diantaranya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan maupun bukan makanan.
"Lalu ketidakmampuan mengakses sarana air bersih, sanitasi layak, sarana dan prasarana kesehatan, tidak dapat mengakses sarana dan Prasarana pendidikan yang layak, tidak dapat mengakses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial serta tidak dapat memiliki tempat tinggal yang layak," katanya, Kamis (15/8/2024).
Pendekatan yang utama melalui charity, lanjut Al Muktabar, di dalam pendekatan ini kita bantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sangat mendasar yakni soal makan.
"Melalui program Bansos bantuan pangan, baik dari Provinsi, pusat maupun Kabupaten/Kota kita intervensi masyarakat yang masuk kategori ini. Kita mendorong seluruh OPD teknis untuk berperan aktif dengan program-programnya yang diarahkan dalam penanganan kemiskinan ektrim, termasuk juga dorongan pembiayaan dari swasta melalui CSR-nya," ujarnya.
Kemudian untuk fase kedua, sambungnya, Pemprov melakukan pendekatan dengan pemberdayaan masyarakat. Setelah mereka diberikan Bansos, kita juga dorong mereka untuk berkembang dan kita beri kemampuan.
"Sederhananya sudah mulai bisa menggiatkan dirinya untuk bisa keluar dari keadaan itu," tuturnya.
Selanjutnya pada fase ketiga, masih kata Al Muktabar, itu sudah harus mampu memberdayakan kelompok. Pendekatannya bisa terakses dengan perbankan, membentuk dan mendorong UMKM untuk KUR. Sehingga berdaya secara kelompok nanti dia akan menggerakkan individu-individu.
"Tiga hal utama itu yang menjadi strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten," pungkasnya.
(MY)
