Jelajahhukum.id|KOTA TANGERANG - Penggiat anti Korupsi KPKB sekaligus Konsultan Hukum dari Keramat Nusantara Provinsi Banten, Kritisi terkait Bakal Calon Wali Kota Tangerang yang masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Menurut Dede Mulyana, Bakal Calon Wali Kota tersebut harus transparan terkait anggaran pencalonnya yang berasal dari mana? Apakah uang Pribadi atau kah ada sumber dana yang diduga patut dicurigai, kos anggarannya dari mana untuk kepentingan pencalonannya.
"Saya hanya menduga duga jangan-jangan kadis Pendidikan yang masih aktif jadi kadisdik ini menggunakan dana dan fasilitas Negara untuk kepentingan syahwat politiknya, sebab biaya pencalonan kepala Daerah itu anggaranya bukan sedikit l," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan bahwa Jamaludin harus menerangkan kepada masyarakat kota Tanggerang demi transparansi, agar masyarakat percaya bahwa dia tidak menggunakan uang negara untuk mencalonkan menjadi calon wali kota tersebut.
"Saya juga minta kepada Pimpinan partai manapun yang mengusung untuk lebih selektif kepada calon kepala daerah tersebut, agar kedepannya daerah yang dia pimpin berjalan baik dan tidak ada indikasi korupsi kedepannya. Kalau mencalonkan diri berawal dari hasil yang tidak baik, maka kedepannya tidak akan baik mengurusi daerah yang dia pimpin," ujar pentolan lembaga KPKB kepada wartawan, Minggu (30/06/24)
Dede pun menyampaikan, Saya hanya ikut peduli saja dengan kota Tangerang sebagai aktivis tentunya.
"Ini hanya mengingatkan kepada penyelenggara pilkada untuk benar-benar selektif dalam memilih bakal calon kepala daerah," pungkasnya.
Dihubungi melalui pesan WhatsAppnya, sampai berita ini di terbitkan redaksi, Jamaludin bakal calon wali kota sekaligus kepala dinas pendidikan yang masih aktip belum memberikan jawaban.
(MY)
