Jelajahhukum.id|JAWA TENGAH - - DPRD Kendal menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kendal tahun anggaran 2023, Senin (19/05/2024).
Acara dilaksanakan di Gedung Paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kendal H.Makmun dan Wakil Ketua Akhmat Suyuti serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal, Sekda Kendal, Para OPD, Pimpinan BUMN, BUMD beserta undangan lainnya dari unsur pemerintah daerah.
Mengawali acara Rapat Paripurna tersebut, M.Makmun mengajak kepada seluruh undangan untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kendal dalam keadaan sehat wal’afiat.
"Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami pada acara Rapat Paripurna hari ini," tegas H.Makmun.
Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan dan sesuai dengan daftar hadir, telah hadir 22 orang dari 45 orang anggota Dewan yang diharapkan hadir, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 135 ayat (1) huruf “C” kuorum telah terpenuhi.
Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada hari ini, Senin 19 Mei 2024, Rapat Paripurna Penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kendal tahun anggaran 2023 di buka oleh H. Makmun, Selanjutnya pimpinan sidang di serahkan kepada Ahmat Suyuti.
Di jelaskan Ahmat Suyuti, bahwa Rapat Paripurna terkait pembahasan telah dilaksanakan Rabu 15 Mei 2023, yang kemudian dilanjut dengan rapat internal fraksi yang membahas tentang nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kendal Tahun 2023.
Sementara itu, sisa Lebih Penggunaam Anggaran (Silpa) pada Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kendal yang telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 15 Mei lalu disoroti oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Mahfud Sodiq sebagai pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Kendal, Senin (20 Mei 2024).
"Yang jelas, Silpa tahun 2023 kali ini turun dari target RPJMD. Ini yang menjadi pertanyaan kami," ujarnya.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti soal program-program prioritas yang menurutnya belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Mislanya soal penanganan rob dan banjir.
"Yang jadi titik poinnya adalah penanganan rob dan banjir yang sampai sekarang juga belum selesai dan ini kami masukkan sebagai catatan dari fraksi kami," ujar Wakil Ketua FKB tersebut.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti pelaksanaan program di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan infrastruktur pendidikan.
Kemudian di bidnag kesehatan, FKB berusaha untuk terus mendorong pelaksaan standar universal health coverage (UHC) yamg sampai saat ini belum tercapai.
"Ini menjadi target kami, karena dari laporan terakhir, kita baru sampai 92 persen, sementara untuk bisa UHC itu harus mencapai 98 persen," jelasnya.
Dia juga nenyarankan agar rencana-rencana dari Dinas Kesehatan berjalan dengan baik karena faktanya banyak yang tidak aktif sehingga terpaksa dilakukan rolling.
"Dengan dilakukan rolling, kami berharap semua yang telah diprogramkan bisa berjalan dengan baik, semuanya aktif, sehingga pada Agustus mendatang kita bisa mencapai target 98 persen," pungkasnya.
(Hermawan)
