SUKABUMI, Jelajahhukum.id _ Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu menggelar acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Kampanye Bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Se'Kecamatan Palabuhanratu. Seharusnya, acara tersebut digelar pada tanggal (27/01/2024), tetapi dikarena kan jadwal yang padat dikarenakan adanya pelatihan dan Bimtek KPPS, maka acara Rapat Koordinasi tersebut digelar di Gedung IKM Palabuhanratu, Rabu (31/01/2024).
Acara dihadiri oleh Camat Palabuhanratu, Danramil 0622-02/Palabuhanratu, Kapolsek Palabuhanratu, Ketua beserta anggota Panwascam Palabuhanratu
Camat Palabuhanratu H.Ali Iskandar sebagai narasumber mengatakan bahwa secara mekanisme atau secara sistemik ada yang disebut dengan penyelenggara Pemilu.
"Penyelenggara Pemilu itu KPU, Panwas, Bawaslu dan yang terakhir adalah badan kehormatan, yang kedua ada peserta dan yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini tentu tidak bisa bertindak sebagai penyelenggara, mereka melaksanakan tugas menyelenggarakan itu secara mandiri dan otonom," ucapnya.
Tugas kita adalah melakukan pendampingan, lanjut Ali Iskandar, sekaligus juga memberikan dukungan sarana prasarana termasuk juga ikut membantu menyelesaikan.apabila kemudian permintaan panwas PPK itu dibutuhkan, secara sederhana mungkin mensupport ditemukan benda, karena melekat tugas dan fungsi.
"Contoh, bila ditemukan kesalahan non administratif berfungsi sebagai hukum, karena melekat kewenangannya itu berkaitan dengan ketertiban APK. Maka kemudian satuan Polisi pamong praja untuk kemudian membantu melakukan atau mengerahkan anggotanya. Ternyata gudang pemilunya tidak tersedia kita bantu, terus kemudian juga berkaitan dengan kantor sekretariatan, dukungan infrastruktur dalam bentuk sarana prasarana mereka melaksanakan tugas," ungkap H.Ali Iskandar
Camat Palabuhanratu pun menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari tugas kita untuk melakukan edukasi tanggung jawab yang melekat pada HSM karena salah satu yang kemudian sudah dilakukan oleh pimpinan kita itu adalah yang dipimpin oleh Pak Sekda adalah penandatanganan fakta intuiditas.
"Semua aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis sekaligus juga memberikan indikasi berpihakan kepada salah satu termasuk perangkat Desa, tugas kita melakukan pembinaan kepada mereka untuk tidak melakukannya," jelas H.Ali Iskandar.
Sementara itu terkait dengan logistik surat suara pemilu 2024, Asep Fitriyadi selaku Ketua PPK Kecamatan Palabuhanratu mengatakan bahwa hari ini logistik yang sudah diturunkan dari gudang KPU Kabupaten Sukabumi itu sudah 4 kotak.
"Surat suara DPR-RI dengan jumlah 356 berisi jumlah surat suara sesuai dengan TPS ditambah dengan 2%, kemudian isinya juga ada hasil dan D salinan, kemudian yang kedua adalah kotak surat suara yang berisi DPD RI sama yaitu dengan isinya surat suara sesuai di TPS ditambah 2% kemudian berhasil dan D salinan," jelasnya.
Asep pun menjelaskan bahwa untuk tahap pengiriman yang pertama Kemudian untuk pengiriman yang kedua alhamdulillah surat suara sudah turun lagi, yaitu surat suara DPRD provinsi dengan DPRD Kabupaten yang isinya sama tidak jauh berbeda dengan yang pertama yaitu jumlahnya 356 dan tps nya juga sesuai dengan TPS masing-masing di setiap desa, yaitu sejumlah 356 jumlahnya. Untuk surat suara yang ada DPT Kecamatan Pelabuhanratu itu 82.206 dan itu plus ditambah dengan 20%.
"Untuk logistik yang masih belum turun dari gudang KPU Kabupaten itu adalah logistik yang berisikan semua yang bentuk salinan-salinan tambahan, terutama menyangkut yang khususnya yang logistik dari calon presiden dan wakil presiden yang Insya Allah informasinya akan diturunkan di akhir-akhir nanti seminggu sebelum pelaksanaan pemilu," pungkasnya.
(*one)
