JAWA BARAT, Jelajahhukum.id _ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat membukukan capaian PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum terbesar se Indonesia dengan total Rp 180.630.200.000.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya, pada momen refleksi akhir tahun 2023 mengatakan bahwa raihan PNBP tercatat dihasilkan dari sejumlah layanan yang terdiri dari pelayanan Jasa Hukum Badan Hukum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Badan Usaha Non Badan Hukum, Apostille.
"Capaian besarnya PNBP Pelayanan Hukum Umum di Wilayah Jawa Barat merupakan wujud pergerakan ekonomi yang nyata di Wilayah Jawa Barat atas peran serta berbagai pihak," kata R Andika, saat rilis di kegiatan refleksi akhir tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
R Andika menjelaskan, bahwa jumlah notaris di Wilayah Provinsi Jawa Barat berjumlah 4.844 notaris dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, jumlah Perseroan perorangan 37.020, Perseroan 175.372, Perkumpulan 24.991, Yayasan 81.029, CV 90.710, Firma 1.092, Persekutuan Perdata 514, jumlah Permohonan apostille 2.824, Kewarganegaraan/Pewarganegaraan 1.248, pelaporan wasiat 37.814, koperasi 2.143, pendaftaran/perubahan/penghapusan fidusia 1.321.808 transaksi.
"Bahwa Tahun 2024 dicanangkan sebagai tahun prestasi. Hal ini sebagai dorongan motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah khususnya Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum," ujarnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi berkomitmen akan mendorong beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan layanan jasa hukum yang akan berdampak pada peningkatan jumlah PNBP di tahun mendatang.
"Salah satu inovasi yang disiapkan adalah Desa Sadar AHU yang akan mendorong kesadaran akan Layanan Jasa Hukum Umum kepada 5.957 Desa/Kelurahan di Jawa Barat," pungkasnya.
(*red)
