CIANJUR, Jelajahhukum.id _ Maraknya pendirian sekolah swasta di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Diduga ada indikasi di jadikan ajang mencari rupiah oleh oknum pengelola, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Bangsa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
Nama SMKS Nusa Bangsa Batulawang yang menunjukan alamat di SMPN 3 Cipanas Cianjur Jabar, tepatnya di Jalan Puncak Dua Perkebunan Teh Cisereh RT/RW 01/09 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, data alamat tersebut di temukan di Data Pokok Pendidik (DAPODIK) dengan jumlah siswa-siswi sebanyak 145, tahun ajaran 2023-2024 jumlah guru 15 orang, jumlah siswa laki-laki 73 dan siswa perempuan 72 orang, dengan jumlah rombongan belajar 4 sanitasi siswa 2.
Sementara data rill yang di temukan awak media di lapangan hanya ada Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) 3 Cipanas.
Keterangan Saryati selaku kepala SMPN3 Cipanas, memang dulu SMK Nusa bangsa numpang kegiatan di sekolah ini, sejak berdiri kalau tidak salah surat ijin operasionalnya di tahun 2015, tapi kalau untuk kegiatannya saya tidak tahu karena kegiatannya di lakukan setelah siswa SMP pulang, supaya lebih jelas baiknya bapak hubungi langsung pihak SMK, agar informasinya jelas.
"Saya dengar kalau tidak salah katanya pindah ke wilayah kecamatan Sukaresmi Cianjur, jumlah siswanya yang terlihat di bawah 50 orang," ungkapnya diruang kantor SMPN 3 Cipanas, Kamis (12/10/2023).
Adanya informasi dari pihak SMPN3 Cipanas awak media upaya melakukan pencarian keberadaan sekolah tersebut, setelah awak media keliling-keliling mencari keberadaan sekolah SMKS Nusa Bangsa dan beberapa warga di wilayah kecamatan Sukaresmi Cianjur dan hasil tidak ditemukan oleh awak media.
Dengan ditemukannya data sekolah yang di duga tidak jelas keberadaanya, awak media meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur untuk meninjau dan memeriksa terkait SMKS Nusa Bangsa Batulawang, penting di lakukan.
Mengingat nama sekolah tersebut menerima dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOSP) dengan nilai Rp 132.800.000,-. Kalau sekolah tersebut betul- betul tidak ada (Siluman) maka negara di rugikan oleh oknum pengelola sekolah tersebut.
Dengan kejadian tersebut, pengawas dinas pendidikan Kabupaten Cianjur diduga tidak melaksanakan tugasnya secara profesional.
Ketika berita ini ditayangkan di media jelajahhukum.id ,Pihak yayasan ataupun kepala sekolah belum di temukan keberadaanya.
(Hermawan)
