SULAWESI UTARA, Jelajahhukum.id _ Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menerima kunjungan Penulis, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, di Rumah Kediaman Pribadi Gubernur, di kawasan Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulut.
Kunjungan berlangsung sembari bertemu dan berdiskusi mengenai sejumlah perihal strategis dalam kerangka Pembangunan Negara Indonesia, Pengembangan kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Sulut. Berintikan mengenai atmosfir kebangkitan dan kemajuan Provinsi Sulut dan Geopolitik Kawasan Strategis Sulut melalui keberhasilan Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey beserta Jajaran Sulut. Juga atas dukungan masyarakat dan kerjasama dengan seluruh pihak dan kalangan secara Bergotongroyong.
Pertemuan dialog dan diskusi Firman bersama Gubernur Olly Dondokambey (selanjutnya nama khas dengan nomenkkatur sosial, kultural, dan politikal yang populer dan populis disingkat dengan panggilan Gubernur OD), berlangsung di rumah kediaman pribadi. Kemudian berlanjut lagi di Kantor Gubernur di Gedung Pemerintah Provinsi Sulut. Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw turut bergabung bersama dengan Gubernur OD dan Firman untuk melanjutkan pertemuan dialog dan diskusi di ruang kerja Gubernur. Ada juga sebagian Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Sulut yang berada di sekitar ruang kerja yang relatif luas ruangannya.
Provinsi Sulut mengalami proses percepatan dan peningkatan kebangkitan dan kemajuan yang berkualitas, berdampak, dan berpengaruh. Sebuah dan serangkaian proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang membuahkan dan menorehkan hasil yang berarti secara positif, efektif, dan produktif. Terutama dan terkhusus bagi pemajuan kualitas masyarakat secara mendasar dan menyeluruh. Juga bagi pembangunan daerah dalam kerangka menuju dan mencapai keadilan dan kemakmuran (Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur).
Beberapa hari sebelumnya, Firman bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Doktor Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Irjen Pol. Setyo Budiyanto. Hakekat pertemuan diskusi dan dialog, pada dasarnya bermaterikan dan bermuatan mengenai Penyelenggaraan dan Pembangunan Hukum dan Keamanan yang dinamis, kondusif, dan humanis di Sulut. Pertemuan diskusi berlangsung, pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di ruang kerja Kajati, kantor Kejati, Manado, Sulut. Kualitas penyelenggaraan dan pembangunan hukum dan keamanan berkaitan dan berintikan pada kebijakan dan agenda percepatan dan peningkatan pelayanan publik, pergerakan ekonomi, dan pembangunan daerah.
Menurut Firman, salah satu ekosistem kebangkitan dan kemajuan Sulut adalah karena berbasis pada dukungan penuh dan kerjasama efektif dari berbagai institusi kenegaraan dan instansi pemerintahan.
"Adanya dukungan serius dan kerjasama sungguh-sungguh dari berbagai organisasi, elemen, komunitas, dan kalangan secara masif dan mengakar. Adanya mandat otentik dan kepercayaan konkrit masyarakat untuk bersatu dan bergotongrotong membangun dan memajukan daerah melalui kepemimpinan Gubernur OD. Kualitas dan kualifikasi kepemimpinan Gubernur OD berhasil mentransformasi kebangkitan dan kemajuan menjadi sebuah kebangkitan dan kemajuan bersama masyarakat secara mendasar dan umum (kolegial)," katanya.
Ada kesadaran ideologis kolektif masyarakat dan berbagai kalangan secara positif bahwa keberhasilan kepemimpinan tersebut membuahkan dan menumbuhkan kebangkitan dan kemajuan Sulut di kawasan Timur Indonesia dan di Indonesia. Ekosistem kepemimpinan dan kinerja Gubernur OD berhasil membangun hubungan strategis dan teknis serta meningkatkan kerjasama efektif dan produktif dengan "Forkompimda" dan jajaran di Sulut. Juga dengan Jajaran Eksekutif dan Legislatif Sulut di berbagai ruang dan tingkatan. Lagi pula bersama dengan Pimpinan dan jajaran Kepolisian (POLRI), Kejaksaan (ADHYAKSA), Ketentaraan (TNI AD, TNI AL, TNI AU), bersatu padu dan bergotongrorong penuh untuk mempercepat peningkatan dan perluasan Pembangunan Sulut dan Kawasan. Juga bersama dengan kalangan Swasta, BUMN, UMKM, dan berbagai pihak para pemangku kepentingan lainnya untuk bergotongroyong membangun dan memajukan Sulut.
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Sulut, juga mengundang Firman untuk menjadi Pembicara dalam Dialog Publik. Ekosistem Dialog berkisar tentang sejumlah gagasan visioner dan pemikiran strategis mengenai kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Tema Dialog adalah : "Dinamika Pemilu di Indonesia". Substansinya dan relasinya dengan Pembangunan Negara Demokratis Konstitusional, Penataan dan Pemantapan Kelembagaan dan Kepemimpinan Strategis, dan Pembangkitan dan Pemajuan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.
Dialog Publik bersama AIPI berlangsung dengan kehadiran sejumlah komunitas atau elemen kelompok strategis yang tergabung dalam AIPI Sulut. Penulis datang hadir sebagai Pembicara untuk menyampaikan Pemikiran. Juga bersama dengan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI Doktor Ferry Daud Liando, S.I.P., M.Si. (Akademisi dan Intelektual Universitas Sam Ratulangi/UNSRAT) dan Wakil Sekretaris AIPI Sulut Santo Amisan. Ketua AIPI Sulut adalah Steven Kandouw ; dan Ketua Dewan Pembina AIPI Sulut adalah Olly Dondokambey. Dialog berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di Gedung Sekretariat AIPI Sulut. Ada sejumlah kalangan Aktifis, Akademisi, Pengajar, Peneliti, Praktisi, dan Profesional yang datang menghadiri dan mengikuti Dialog Publik. Juga Berdialog bersama dengan Firman.
Firman, kemudian diundang menjadi Pemateri (Pembicara) dengan Tema : "Membangun Negara Pancasila Indonesia yang Demokratis Konstitusional berdasarkan UUD Tahun 1945, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus (GMKI). Dialog strategis tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di Gedung Auditorium Fakultas Kedokteran (FK) UNSRAT, Manado, Sulut. Berlangsung juga Dialog Penulis bersama dengan Aktifis, Anggota, Pengurus, Pimpinan, dan sejumlah Senior Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Intelektual, Kemahasiswaan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, di Kota Bitung dan Kota Manado, Sulut.
Pada waktu yang bersamaan, yaitu Sabtu, tanggal 23 September 2023, berlangsung juga Perayaan HUT Provinsi Sulut di kawasan pesisir pantai Mega Mall, Manado, Sulut. Kualitas ekosistem dan suasana atmosfir Perayaan sungguh-sungguh sangat berlangsung secara meriah, massal, dan partisipatif dari berbagai kalangan dan latar belakang. Perayaan diramaikan dan dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara dan menu kegiatan. Ada kegiatan kesenian dan kebudayan dari kalangan masyarakat se-Sulut. Kemudian ada penampilan dan pertunjukan dari jajaran TNI dan POLRI. Terutama dari jajaran TNI AL dan TNI AU. Perayaan dipimpin oleh Gubernur OD, dihadiri oleh para Pejabat Negara dan Daerah, Pejabat Sipil, TNI, POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Agama, Pengusaha, Pimpinan Ormas, kalangan Pemuka dan Profesional, Tamu Kehormatan, Undangan Khusus, dan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dan penjuru daerah.
Kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) UNSRAT, Manado, Sulut melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNSRAT Dr. Drs. Novie Revli Pioh, M.Si., mengundang Firman untuk menjadi Pembicara memberikan Kuliah Tamu (Kuliah Umum) sebagai Dosen Tamu di hadapan ratusan Mahasiswa FISIP UNSRAT serta para Dosen dan Akademisi UNSRAT. Kuliah Tamu (Kuliah Umum) dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UNSRAT, dengan Kata Pembuka dan Pengantar oleh Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Dr. Welly Waworundeng, S.Sos., M.Si., dan Kata Penutup oleh Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Dra. Trilke Tulung, M.A. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, di Auditorium FISIP UNSRAT. Ada sejumlah Mahasiswa dan Akademisi yang bertanya dan berdialog kepada Firmàn.
Tema Utama Kuliah Tamu (Kuliah Umum) adalah : "Merawat Demokrasi Di Indonesia". Dipandu oleh Akademisi FISIP UNSRAT Jovano Alva Panelewen, S.IP., M.A. Penulis sebagai Dosen Tamu menyampaikan Tiga (3) Perspektif Pokok Pemikiran Strategis ketika memberikan Kuliah. Materi Tema, pada dasarnya memiliki hubungan dan mempunyai konteks dengan Pembangunan Negara Indonesia, Pengembangan kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Sulut. Perawatan Demokrasi Di Indonesia, mesti ditandai dan dimaknai dengan kualitas dan integritas Indonesia berbasis Daerah Provinsi (Sulut) dan kawasan regional (Timur Indonesia).
"Perspektif pemikiran pertama adalah bahwa diskursus Demokrasi Di Indonesia, harus senantiasa diletakkan, dinarasikan, diselenggarakan, dan dibangun dalam konteks dan dalam kerangka doktrin utama dan dasar inti Politik Ketatanegaraan Indonesia. Doktrin dan dasar mutlak adalah berbasis pada Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945," terangnya.
Perspektif tersebut senantiasa dan semakin memastikan pertumbuhan dan penguatan Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Konstitutif.
Kemudian doktrin dan dasar mutlak juga adalah Ideologi Pancasila. Dengan demikian perspektif tersebut, juga senantiasa dan semakin memastikan dan menghidupkan perkembangan dan pembangunan Demokrasi Substasial atau Demokrasi Ideologis Politik Strategis. Selanjutnya adalah faktor dinamika dan dialektika Geopolitik Strategis Regional dan Global, sehingga senantiasa dan agar semakin menyesuaikan dan menguraikan konteks demokrasi yang responsif, akomodatif, adaptif, dan aspiratif.
"Perspektif pemikiran strategis kedua adalah bahwa doktrin utama dan kerangka dasar Politik Ketatanegaraan tersebut, pada dasarnya berintikan pada sejumlah perihal pemakna dan pemasti. Perihal mengenai terencananya dan terselenggaranya keseluruhan ekosistem Pemilu yang teratur, absah, demoratis, dan konstitusional. Keseluruhan ekosistem tersebut harus senantiasa dan mesti semakin memaknai atau memaknakan kedaulatan rakyat dan demokrasi," jelasnya.
Juga perihal mengenai adanya dan berfungsinya kelembagaan politik dan kelembagaan hukum strategis kenegaraan. Hakekatnya dan intisarinya adalah kehadiran dan keberadaan kelembagaan tersebut harus senantiasa dan mesti juga semakin kredibel, akuntabel, efektif, produktif. Kebermaknaannya harus berdampak dan berpengaruh secara berarti, serius, dan positif bagi pencapaian keadilan sosial dan kemakmuran kolegial.
Kemudian perihal tumbuhnya dan terbangunnya check and balances kekuasaan. Pertumbuhan dan pembangunan perihal tersebut menjadi penting untuk tetap menyehati dan merawati demokrasi. Pemikiran dan penerapan perihal tersebut di atas, secara demokratis konstitusional mesti diletakkan dan dikembangkan dengan tetap menumbuhkan dan menegakkan bobot dan makna Sistem Presidensial Pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Perspektif pemikiran strategis ketiga adalah perawatan demokrasi di Indonesia dengan berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan ideologi Pancasila, pada gilirannya melahirkan paradigma pemikiran politik ketatanegaraan Indonesia. Paradigma tersebut untuk kemudian harus mengembangkannya, menguraikannya, dan membumikannya terhadap keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Paradigma tersebut merekomendasikan dan mempromosikan gerakan penyadaran masyarakat, penguatan masyarakat, juga peningkatan dan perluasan kualitas partisipasi masyarakat," ujarnya.
Atmosfir dan ekosistem perawatan demokrasi, menjadi semakin bermakna ketika Gerakan Civil Society atau Masyarakat Sipil senantiasa tumbuh kritis dan semakin terbangun rapi. Sebuah dan serangkaian Gerakan yang berdampak dan berpengaruh secara berarti dan menentukan. Ada peranan, tugas, dan tanggungjawab sosial dan kultural melalui gerakan sipil demokratis konstitusional. Hakekatnya adalah diarahkan dan diperuntukkan dalam kerangka pendampingan dan penyadaran masyarakat, penguatan dan pembelaan masyarakat, peningkatan dan perluasan kualitas partisipasi masyarakat.
"Keberadaan dan kehadiran berbagai Organisasi dan Komunitas strategis, pada dasarnya memiliki peranan, tugas, dan tanggungjawab untuk merawat demokrasi. Terutama sejumlah organisasi dan komunitas yang sungguh-sungguh berbasis dan berpengaruh secara berarti dan menentukan. Keseluruhan ekosistem Perguruan Tinggi dan civitas akademika, harus senantiasa dan mesti semakin memiliki tugas dan tanggungjawab etik moral akademik keilmuan bagi perawatan demokrasi di Indonesia. Terinti dan terkhusus untuk menyuburkan atmosfir kebajikan dan keadaban untuk merawat, mengkonsolidasi, menyehatkan, dan membangun Demokrasi di Indonesia. Keseluruhan perspektif pemikiran dan pengkajian tersebut di atas, terletak kebermaknaan kualitas kebangkitan dan kemajuan Sulut. Kebangkitan dan kemajuan yang diletakkan dan dikembangkan dalam konteks postur dan tipologi kepemimpinan lokal, regional, nasional - dan dalam kerangka Merawat Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Di Indonesia," pungkasnya.
Sulawesi Utara (Sulut), 26 September 2023.
Sumber : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Pernah Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah di DPR-RI)
"Salam Dari Bumi Nyiur Melambai"
