LEBAK, Jelajahhukum.id _ Kisruh yang muncul di Program P3 TGAI Balai Besar Cidanau, Ciujung, Cidurian, Program dari Kementrian PUPR melalui Ditjen SDA ini penyebabnya, secara non tekhnis adalah banyaknya kelompok dadakan yang mendapakan program tersebut. Hal tersebut disampaikan Nanang Rusnandar, yang biasa di sapa Ka Nanang Ule kepada awak media ini via chat WhatsApp, Selasa (29/8/2023).
"Selanjutnya, kelompok P3 A Mitra Cai Cihara di duga kelompok dadakan juga kelompok boneka, di duga juga ada setoran, ke beberapa oknum petugas Balai besar, dan ke yang mengatas namakan bahwa program tersebut aspirasi, sebut saja inisialnya MH," terangnya.
Masih kata Nanang, kalau untuk yang di Desa Cihara, pada hal sudah ada kelompok P3 A, yang asli dan sah yaitu kelompok P3 A Cimundu.
"Kalau yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan itu di duga kelompok dadakan, dan di duga pula itu kelompok boneka," ujar Nanang lagi.
Menurutnya, banyak muncul pemberitaan, bahkan sampai viral, karena bangunan hasil kelompok P3 A Mitra Cai Ciara, DI Cicangkaruang itu di duga ada yang tidak sesuai dengan RAB, juga material ada yang tidak sesuai spek.
"Itu sudah sering terjadi di program tersebut, jadi jangan alergi untuk di kritisi, dan jangan ada oknum yang kapasitasnya gak jelas bermanuver, nantang siap Saya hadapin wartawan dan LSM. Karena sejatinya, P3 TGAI adalah program infrastruktur berbasis masyarakat, sehingga harus lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat, tidak kemudian justru masyarakat setempat malah jadi penonton, karena para pekerjanya dari luar," tegasnya.
Nanang juga berujar, Saya melihat ada dagelan lucu yang di mainkan oknum caleg di sini dengan dalih klise membantu dan memperjuangkan desa untuk mendapatkan program ini, padahal ia hanya berpatokan pada list yang sudah di keluarkan dari balai besar, sehingga munculah kelompok dadakan dan di buatkan akta ketika program ini di mulai.
"Tentunya oknum tersebut lebih mengharapkan komitmen fee yang memang sudah menjadi kesepakatan sejak awal," ujarnya lagi.
Nanang Ule sapaan akrabnya, berharap kepada pihak balai besar untuk segera mengambil langkah kongkrit melakukan audit terhadap kegiatan tentang kualitas dari hasil pekerjaan, yakni penggunaan material dan pengelolaan penggunaan serta pemanfaatan anggaran yang di terima kelompok di bawah.
"Jangan hanya sekedar menerima laporan sepihak dari tenaga pendamping saja," pungkasnya.
(Didin)
