SUKABUMI, jelajahhukum.id - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Kerja (Raker) di Balroom Hotel Augusta Palabuhanratu. Adapun tema di Rapat Kerja tersebut yaitu Menguatkan dan menegaskan kembali Kabupaten Sukabumi sebagai kawasan maritim yang tangguh melalui peningkatan sumber daya perikanan, Kamis (16/03/2023).
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung melalui Sekdis Perikanan Sri Patmoko yang biasa akrab disapa Mas Moko mengatakan, agenda hari ini saya sangat mengapresiasi dari seluruh DPC HNSI di Jawa barat yang rutin menyelenggarakan rapat kerja untuk menjaring informasi, menjaring aspirasi dari seluruh rukun-rukun nelayan, itu cuma DPC HNSI Kabupaten Sukabumi.
"Apresiasi kedua adalah HNSI sebagai Non Goverment Organisasi yang mampu menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran yang tidak sedikit, tapi tidak pernah mengeluh, tetap dilaksanakan meskipun belum ada support yang optimal dari pemerintah daerah," ungkapnya.
Mas Moko pun menyampaikan bahwa Pak Bupati sangat support, seperti tadi yang saya sampaikan dalam sambutan bahwa Pak Bupati sudah meng'ACC untuk bantuan operasional organisasi ini melalui Kesabngpol.
"Tetapi pada saat itu tahun 2020 kita terkena Covid, 2021 masih covid, 2022 ada kegiatan yang lebih prioritas di tengah-tengah komposisi anggaran yang terbatas. Masuk 2023 kita masih deposit, tapi HNSI saya apresiasi adalah tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, tapi tetap menjalankan rencana kerja sesuai agenda yang sudah di susun," ujarnya.
Intinya adalah apresiasi dari kami untuk HNSI, lanjut Mas Moko, yang terus berjuang untuk kesejahteraan nelayan melalui rukun-rukunnya
Adapun untuk hari nelayan ini belum teragendakan menjadi agenda nasional, termasuk salah satu dari 100 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan event secara Nasiona, karena ini adalah warisan budaya. Inti hari nelayan itu adalah mensyukuri berkah nikmat dari sumber daya alam yang berada di Kabupaten Sukabumi.
"Kita punya 117 KM panjang pantai kita, kita juga punya 12 ribu nelayan. Kita punya lebih dari 2000 armada kapal nelayan kecil dengan hasil tangkapan potensi yang luar biasa dan itu harus di syukuri," papar Mas moko.
Ia pun berharap, ketika kita bersyukur, maka nikmat akan menjadi lebih banyak dan itu harus kita lestarikan segaligus warisan budaya kita. Kita support sekali.
"Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, Pariwisata, Disbudpora, masing-masing sudah merencanakan supportnya dengan aktivitas hari nelayan nanti," katanya.
Ia pun menjelaskan bahwa untuk nelayan khususnya komponen terbesar, biaya operasional melaut itu adalah bahan bakar minyak 70% biaya operasional itu dari BBM, bersama HNSI kita bersinergi untuk mempercepat proses pemberian rekomendasi pembelian BBM, karena BBM ini satu sisi dibutuhkan oleh nelayan tapi satu sisi karena ada subsidi disana banyak yang menyalahgunakan.
"Maka rekomendasi yang kita lakukan satu jam selesai oleh dinas perikanan, validasi nya oleh HNSI untuk meyakinkan bahwa pemohon rekomendasi itu adalah nelayan," jelasnya.
HNSI tau rukun-rukun, tau kalau sudah ada validasi dari HNSI, TPI terbantu. Dinas dengan mudah memberikan rekomendasi, sehingga satu jam rekomendasi itu selesai, nelayan itu mudah sekali.
"Dulu memohon rekomendasi itu kedinas perikanan itu harus datang mengajukan surat, tunggu disposisi kepala dinas. Sekarang dengan sistem yang sudah dibikin melalui filternya adalah HNSI, kalau HNSI sudah memberikan rekomendasi saya anggap valid, TPI itu memvalidasi ulang dinas. Tinggal mengeluarkan tanda tangan dan keluarlah rekomendasi itu tanpa harus datang, sehingga BBm itu tepat untuk nelayan," imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi Dede Ola mengatakan, rapat kerja DPC HNSI ini memang seharusnya dan biasanya tiap tahun itu dilaksanakan pada jabat 5 tahun itu harus dilaksanakan, pertahun sekali. Kebetulan 2019 sampai 2022 kemarin itu kita sudah pada tau semua situasinya lagi covid-19, jadi segala pergerakan perkumpulan tidak bisa dilaksanakan.
"Namun tentunya ketika waktu sudah bisa memungkinkan di ART kami itu disarankan memang harus ada rapat kerja, bagaimana dalam rapat kerja ini kita mengevaluasi dari bawah khususnya dari para pihak nelayan yang berkordinasi dengan rukun nelayan sebagai perwakilan nelayan melalui DPC HNSI bersinergis dengan pemerintah menyelaraskan program, baik pembinaan bantuan edukasi terkait dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar bagaimana laut kabupaten Sukabumi ini bisa menjadi pendukung, bisa menjadi mata pencaharian yang bisa mensejahterakan nelayan kabupaten Sukabumi," terang Dede Ola
Adapun program-program yang disampaikan sebetulnya ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sendiri, mungkin nanti ada di sesi kedua, kebetulan ini baru sesi satu rapat kerja itu, kita bagi menjadi dua sesi, satu pembukaan dan disertai tamu undangan, sesi keduanya mungkin pembahasan kepada rapat kerja, disesi kedua setelah isoma ini.
"Adapun rapat kerja itu paling yang pertama adalah penguatan lembaga terkait dengan rukun nelayan yang masih dibawah, supaya benar-benar sebuah lembaga yang memang di akui bukan lembaga abu-abu, lembaga profesi yang siap mengkontribusikan waktunya demi nelayan, kalau mereka bilang TOTALITAS TANPA BERAS," ungkapnya.
kita susun kepengurusan di DPC itu tidak seperti partai ataupun organisasi lainnya, masih kata Dede Ola, saya masuk sebagai ketua DPC HNSI sudah ada susunannya, jadi dari DPC bukan PAC karena tidak semua PAC kecamatan itu punya laut. Jadi akhirnya kita membuat rukun nelayan disekitar pesisir.
"Tapi ruang kerja HNSI itu walaupun tidak ada rukun nelayannya kekuasaan kewenangan wilayah HNSI itu sampai titik terluar ada nelayan berdomisili khususnya diwilayah kabupaten Sukabumi, baik yang dari Cibadak atau yang di Sukabumi. Ketika itu ada nelayannya itu kewenangan wilayah kerja kita yang harus tanggung jawab," ujarnya.
Dede Ola pun menjelaskan kalau data HNSI kepengurusan ada 50 data nelayan, sudah terdaftar by name by address yang tadi disampaikan pak KASAD, delapan ribu nelayan itu mungkin masih ada tiga puluh sampai empat puluh persen yang belum terdata.
"Himbuan khususnya kepada nelayan tidak lepas dari pada keselamatan dalam melaut, terutama dalam untuk menyikapi perhelatan khususnya sekarang ini dalam perhelatan pemilu harus bisa membantu segala yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah, baik itu ketertiban kondusivitas. Karena nelayan kurang begitu paham dengan tata cara dan dengan keterbatasan SDM, takut menjadi ria. Konflik yang membuat kubu-kubuan atau pro kontra, akhirnya muncul konflik secara horizontal," jelasnya.
Jadi, lanjut Dede Ola, dari rukun nelayan kita sudah arahkan seperti itu, dari nelayannya itu sendiri. Jangan sampai terjadi konflik, karena nelayan itu tidak satu karakter, tidak satu alat tangkap yang sama, kapal yang beda juga kadang fishing groundnya ada satu titik cara nya berbeda, tidak sedikit itu suka komplain cara-caranya yang berbeda itu jadi tetap ada perseteruan.
"Mereka hadir untuk memediasi agar bagai mana bisa melaut dan mengambil ikan itu secara bersama-sama dan memanfaatkan ruang lautnya, karena belum jelas kalau di kapal besar ada zona fishing, Zona WOP wilayah perairan," tambahnya.
Dede Ola pun memaparkan, mengenai hari nelayan ini mungkin sejarah buat Palabuhanratu sebagai simbol nelayan Kabupaten Sukabumi, sejarah dimana momen tahun 2023 sudah masuk ke karisma event Nusantara yang tentunya mendapat perhatian lebih dari pada pemerintah tingkat dua sampai ke pemerintah tingkat satu dan sampailah sekarang ke pemerintah pusat.
"Dengan perhatian seperti itu tentunya para pemangku kebijakan harus bisa ikut mendukung bagaimana kegiatan hari nelayan ini bisa terlaksana sesuai dengan level tingkat nasional," pungkasnya.
(Tim)
