SUKABUMI, jelajahhukum.id - Jajaran Pengurus DPP serta DPC Jampang Tandang Makalangan adakan audensi bersama UPTD Bina marga Propinsi Jawa Barat terkait penyampaian aspirasi yang dilaksanakan pada hari Selasa (21/03/2023 ) pukul 14.00 Wib, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Lengkong Jalan raya Lengkong No 4 Kiara Dua.
Nampak hadir dalam acara audensi, AKP DADI S.Pd (Kapolsek Simpenan Simpenan), IPTU ENDANG SLAMET, S.AP (Kapolsek Lengkong), Lettu Inf YEFRI (Danramil Lengkong), Dedi Ruswandi,SH.MH (Camat Lengkong), AKP GATOT SUKOCO, SH.MH (Kapolsek Jampang Tengah), Rahmat Rustandi (Wakil UPTD II Sukabumi Bina Marga Prov Jabar), Hendra Permana S.Sos.,M.M Ketum DPP Jampang Tandang Makalangan, Suparman (Ketua DPC JTM Kecamatan Lengkong), Pablo (Ketua DPC JTM Kecamatan Simpenan), Zulham Ginanjar (Ketua DPC JTM Pabuaran), Rahmat Rustandi (Waka UPTD II kab.sukabumi).
Ketua DPP Jampang Tandang Makalangan Hendra Permana dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kami sudah merepotkan bapak semua. Kami undang untuk audensi sesuai permintaan dan saran dari masyarakat terkait pemeliharaan jalan Provinsi di wilayah Pajampangan.
"Jalan Pajapangan dari Surade menuju Jampang tengah kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga menghambat perjalanan warga masyarakat kami dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari," ungkapnya.
Hendra pun menjelaskan bahwa Ini merupakan keluhan warga kami yang selama ini sulit kami untuk menyampaikan, harus kepada siapa? sehingga ada pikirin warga akan demo di jalan dengan cara menanam pohon di Jalan Provinsi antara Kiara Dua hingga ke Jampang Tengah.
"Tetapi kami Alhamdulillah mencegahnya dan akan kami sampaikan aspirasi warga kami ini ke pihak pemerintah Provinsi Jawa barat melalui Dinas Bina marga," ujarnya.
Kami hanya mendengar akan adanya perbaikan jalan, lanjut Hendra, tapi sampai saat ini kami tunggu belum juga terealisasi. Sehingga kami berinisiatif untuk mengajak duduk bersama dengan pihak Bina Marga berupa audensi, agar bisa memberi penjelasan kepada warga kami kira-kira kapan akan di laksanakannya perbaikan jalan dari Kiara Dua menuju Lengkong dan Jampang tengah.
"Kami kawatir tidak akan memenuhi harapan dari pemerintah, sehingga kami ingin membantu pelaksanaan perbaikan jalan dan saran kami juga mohon penertiban terhadap pabrik-pabrik yang ada di wilayah Jampang Tengah yang setiap hari melewati jalan dengan tonase yang berlebihan, hingga bermuatan 70 ton tiap kendaraan," harapnya.
Apakah tidak kordinasi antara pemerintah provinsi dengann pemilik pabrik, sambung Hendra, bila adanya begitu kami akan demo pabrik tersebut. Tetapi bila ada kordinasi yang baik mungkinkah kami akan mendukung apa yamg menjadi kebijakan pemerintah.
"Seyogya nya jalan dari Pangleseran menuju Jampang Tengah perlu di rekontruksi kembali, bukan hanya di tambal saja. Sehingga jalan tidak punya kekuatan lebih lama dan rusak lagi," ujarnya.
Ia pun menyampaikan bahwa tujuan rekontruksi agar tidak asal-asalan saja dalam perbaikan jalan, karena kendaraan yang melewati jalan provinsi tersebut di lalui kendaraan besar dengan tonase yg berlebihan hingga 70 ton.
"Keluhan masyarakat sangat kecewa dengan kondisi jalan dan semoga jalan provinsi dari Pangleseran-Jampang Tengah dan Kiara Dua - Jampang Tengah segera terealisasi dalam waktu tidak lama lagi dan kami sebenarnya punya rencana turun ke jalan untuk mendesak pemerintah, tapi Alhamdulillah atas inisiatif ketua DPC kami untuk tidak turun ke jalan. Sebelum lebaran tiba saya harap jalan sudah di perbaiki oleh pemerintah, sehingga menimilasisir jumlah laka lantas di wilayah Pajamapangan," tegasnya.
Perwakilan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Rahmat Rustandi menyampaikan, sesuai perintah Gubernur Jawa barat, sesuai rencana perbaikan kontruksi ada 5 ruas yang harus di tangani, tetapi pekerjaan ini hanya pemeliharaan berkala sesuai program pemerintah, bukan kontruksi total perbaikan jalan, tetapi hanya pemeliharaan berkala.
"Ada tiga proses pengerjaan jalan rekontruksi, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin sudah kita usulkan tiap tahun kepada pemerintah provinsi, tetapi terkendala masalah keuangan. Jampang sebenarnya kami usulkan di urutan nomor 1 dan baru 23 KM kami kerjakan dan dana yang keluar dari pemerintah Provinsi hanya untuk pemeliharaan bukan rekontruksi," terangnya.
Pemeliharaan rutin hanya memperbaiki kontruksi, masih kata Rahmat, bukan rekontruksi jalan secara total dan itu menjadi wajar bila selalu di jalan di temukan petugas kami menambal jalan-jalan yang berlubang .
"Lokasi jalan yang rusak memang banyak terjadi di wilayah dekat-dekat pabrik dan kami sudah berkirim surat ke pabrik dengan tujuan menghimbau, tetapi belum ada tanggapan dari pihak pabrik dan kita tidak bisa menghentikan kendaraan pabrik yang lewat, karena itu bukan tugas kami mengatur tonase. Itu mungkin bisa di tanyakan ke instansi terkait, bisa ke dinas perhubungan," jelasnya.
Kerusakan jalan yang di akibat kan oleh kendaraan yang melebihi dari 8 ton apalagi sampai 70 ton artinya 16 kali lipat dari normal nya.
"Intinya kami hanya melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, bukan rekontruksi jalan karena terkendala masalah dengan dana. Tetapi kita berusaha untuk di ajukan ke Provinsi agar di adakan rekontruksi total untuk wilayah jalan provinsi di semua Kabupaten Sukabumi," pungkasnya.
(Aryo)
