Jelajahhukum.id||Sukabumi - Pemerintah Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan mengusulkan beberapa program prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024. Pembangunan infrastruktur, UMKM, dan peningkatan kawasan pesisir pantai, merupakan program skala prioritas di Kecamatan Simpenan. Acara tersebut digelar di Aula Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, Rabu (15/02/2023).
Musrenbang Kecamatan Simpenan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dari Fraksi Demokrat dan Usep Wawan dari Fraksi Partai Gerindra. Hadir pula Sub Koordinator Bidang Pemerintah pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Taofiek Adam Permana, serta tujuh kepala desa di Kecamatan Simpenan.
Camat Simpenan, Prama Rezamudra, menyebut, ada beberapa program yang diusulkan dalam musrenbang. Usulan itu hasil serapan dari masyarakat di tujuh desa di antaranya, Desa Cidadap, Loji, Kertajaya, Cihaur, Cibuntu, Mekarasih, dan Sanggrawayang.
“Program pembangunan dari tujuh desa ini cukup banyak. Tapi lebih diprioritaskan tiga program yakni pengembangan infrastruktur, UMKM, dan peningkatan kawasan pesisir pantai,” ujar Prama.
Namun, kata Prama, pengembangan daerah terisolir di Kedusunan Ciangkrek Desa Mekarasih juga masuk usulan program. Sebab, Kedusunan Ciangkrek berada di daerah pedalaman yang masyarakatnya belum purma menjangkau akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
“Wilayah terdalam di Desa Mekarasih akan kita intervensi melalui musrenbang. Mudah-mudahan program usulan prioritas ini bisa terealisasi untuk mewujudkan Sukabumi lebih baik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin,” ucapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengatakan, program prioritas yang diusulkan Pemerintah Kecamatan Simpenan dalam musrenbang, terutama pengembangan daerah pendalaman akan dikawal hingga tingkat kabupaten.
“Program prioritas menjadi isu strategis pemerintah daerah dalam membangun di setiap wilayah. Ini tantangan kami untuk mengawal usulan masyarakat agar bisa menjadi program nyata,” kata Badri.
Dia menegaskan, pemerintah daerah pada tahun 2024 akan menghadapi tantang berat untuk mewujudkan impian membangun sebuah wilayah. Sebab, tahun depan bersamaan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, pemda juga punya agenda penanganan inflasi dan penurunan angka kemiskinan.
“Semoga usulan masyarakat Kecamatan Simpenan bisa lebih terarah sesuai dengan tematik kawasan wilayah strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Lebih penting, pembangunan wilayah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Simpenan,” pungkasnya.
(Tim)
