SUKABUMI, jelajahhukum.id||Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Lantik panitia pemungutan Suara (PPS) di 386 Desa dan Kelurahan Se-kabupaten Sukabumi. Acara digelar di aula gedung Asrama haji Pusbang da'i Cikembang Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, Selasa (24/1/2023).
Acara di isi dari mulai Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Sukabumi Feri Gustaman dan diikuti oleh 1.547 peserta, mulai dari PPS 386 Desa dan Kelurahan, serta PPK dari 47 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.
Nampak hadir Unsur Forkopimda, dari mulai Wakil Bupati H Iyos Somantri beserta Jajaran, Ketua DPRD Yuda Sukmagara, Perwakilan KPU Jabar serta perwakilan Unsur TNI Polri.
Feri Gustaman Ketua KPU di sela-sela kegiatan mengatakan, hari ini pelantikan Anggota PPS dari 386 desa dan kelurahan di kabupaten Sukabumi dengan jumlah 1158 orang dan tadi saya telah sampaikan kepada mereka harus bekerja terus, harus punya tanggung jawab prinsip dengan profesionalisme dan idealisme yang di amanatkan oleh undang-undang.
"Ada kalanya kami untuk mengawasi dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pemberhentian apabila mereka melakukan pelanggaran," ujarnya.
Di sisi lain Feri menjelaskan tentang Pelulusan hasil Seleksi Para Calon PPS dengan waktu pelantikan yang di laksanakan pada hari yang sama, Selasa 24 Januari 2023
"Ya kami kan di kasih waktu itu sampai hari Jumat, kemudian di dalam waktu itu melakukan pleno, melakukan penyesuaian nilai. Nah keputusannya selama tiga hari itu sampai hari kemarin sampai jam 11 malam kita selesai, dan kita sudah mengganti majalah dinding di kantor, karena itu ada sistem yang namanya sistem informasi KPU dan anggota badan Adhock. Sehingga kita harus menginput dulu kedalam Aplikasi Siakba. Itu proses yang lama, sehingga kami mengumumkan malam itu di Mading dulu, kemudian di infokan untuk pelantikan itu pagi hari," jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri menyampaikan, dengan adanya pelantikan PPS tersebut, kita berharap bisa meningkatkan kualitas dan integritas, sekaligus legalitas.
"Karena para anggota PPS memiliki beban kerja yang tidak mudah," pugkasnya.
(Aep)
