SUKABUMI, jelajahhukum.id||Agenda monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial tunai bagi nelayan terdampak kenaikan BBM serta inflasi kembali dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Nunung Nurhayati.
Dampak kenaikan BBM serta inflasi yang terjadi, berimbas di berbagai kalangan, tak terkecuali nelayan. Sebagai langkah untuk menekan efek tersebut, Bupati Sukabumi menyalurkan Dana Bantuan Sosial bagi nelayan yang belum mendapatkan bantuan serupa dari Provinsi Jawa Barat.
Masyarakat Penerima manfaat yang telah diundang untuk mendapatkan bantuan sosial datang memenuhi titik lokasi pembagian seperti kantor kecamatan, tempat pelelangan ikan, sekretariat HNSI dll untuk mencairkan bantuannya, Kamis 8 Desember 2022.
Sebelum pembagian BST, terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat penerima yang bertujuan agar masyarakat nelayan penerima dapat memahami mekanisme bantuan baik dari segi distribusi, hukum dan pengelolaan keuangan.
Kadis perikanan membuka sambutannya dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kepala Dinas Sosial, Camat, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan semua yang terkait yang sudah mendukung proses penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan juga tepat waktu.
Jumlah calon penerima bansos mencapai 4.210 nelayan di Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perikanan mengatakan nelayan calon penerima bansos sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial. Mereka didata dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos BBM dari kabupaten. Karena mereka selama ini belum pernah tersentuh bantuan.
"Bantuan sebesar 300 ribu rupiah ini diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi nelayan yang membutuhkan bantuan dana sosial," ungkapnya.
Kepala Dinas Perikanan berharap, dengan adanya acara monitoring dan evaluasi ini dapat memperbaiki layanan-layanan yang akan dilakukan selanjutnya.
"Saya berharap bantuan sosial lebih cepat tersalurkan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.
(*Red)
