(Foto: Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan)
BANDUNG, jelajahhukum.id||Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan menanggapi soal adanya mosi tidak percaya dari Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung yang sempat mencuat kepermukaan kepada Cakra Amiyana selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang rumor beredar hingga muncul surat pernyataan dari Banggar.
"Ada keprihatinan saya sebagai wakil bupati dalam membantu Pak Bupati, agar sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kenapa sampai ada mosi tidak percaya?," kata Sahrul.
Menurutnya, ini merupakan suatu hal yang harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Ia mengharapkan roda pemerintahan yang ada ini ke depannya bisa lebih baik lagi dan tidak terulang hal serupa.
"Bagaimana pola kerja sama antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Saya kan sudah menjadi bagian dari pelaksanaan Pemkab Bandung dan ini harus dipertanggung jawabkan ke masyarakat," ujarnya.
Sahrul yang juga sebagai ketua TPPS (Tim Penanganan Penurunan Stunting) hingga kini mengaku kesulitan melakukan berkoordinasi dalam hal penyelesaian stunting di wilayah Kabupaten Bandung.
Selama ini, dia kesulitan berkoordinasi menyelesaikan masalah stunting dengan seluruh pengurus TPPS. Ia berharap saat rakor pada 6 Desember 2022 nanti semua bisa hadir, termasuk sekda dan ibu Emma Detty Ketua TPKK sebagai wakil ketua TPPS.
"Untuk bisa berkoordinasi dan mendapat informasi saya ingin sekali. Tapi sulit, akhirnya dari sisi lain saya melakukan kegiatan lain diluar kedinasan bersama masyarakat, karena jujur, bingung. Saya ada di dalam tapi seperti di sisi luar," ungkap Sahrul, Rabu (30/11/2022).
Ia mengaku, bisa lebih baik koordinasi di internal Pemkab Bandung. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi. Dirinya mengaku sudah menegur Pak Sekda melalui telpon genggamnya, namun hingga kini belum juga ada tanggapan.
"Meski cukup sulit, semoga bisa segera ada tanggapan dan bagaimana realisasinya demi kebaikan Pemkab Bandung,"pungkasnya.
(EN)
