Jelajahhukum.id||Sukabumi - Setelah musyarawah pimpinan, lembaga sipil anti rasuah Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI akhirnya menggelar Rapat Pleno ke IV.
Agenda ini menurut Sekjen GAPURA Bulderi Sebastian digelar untuk menghadapi tahun politik jelang Pilpres 2024 dengan tetap berkomitmen teguh dalam gerakan penyelamatan uang Negara. Rapat Pleno DPP GAPURA diselenggarakan di Hotel Pantai Mahkota, Sukabumi pada Sabtu (24/09/2022), para pimpinan LSM GAPURA turut merevitalisasi kepengurusan dan penguatan Badan Koordinatornya di berbagai daerah.
Walau turut menyita perhatian publik, Rapat Pleno IV LSM GAPURA yang dihadiri para petinggi lembaga itu digelar secara tertutup.
Usai pengangkatan, Ketua Devisi Humas LSM GAPURA RI Gun Gun Edwar mengatakan lembaganya baru saja merevitalisasi pengurus DPP yakni mempertahankan dan mengganti beberapa Ketua Devisi DPP. Dari draft SK Kepengurusan Nomor:KEP-04/ SK/ LSM/ GAPURA/II/2022 diketahui Ketua Devisi Analisa Anggaran dijabat oleh Moh.Feri Permana, Ketua Devisi Investigasi dan Advokasi dijabat oleh Arief Saepudin, Ketua Devisi Ekososbud dijabat oleh Ibadullah Muchtar, Ketua Devisi Monitoring Hukum dan HAM dijabat oleh Alie Simaung, dan Ketua Devisi Humas dijabat oleh Gun Gun Edwar.
Dalam Rapat Pleno IV LSM GAPURA itu turut dihadiri Ketua Bakor GAPURA DKI Jakarta Khaidir Rachman, Ketua Bakor GAPURA Indramayu Rudi Lueonadi, Bakor GAPURA Sukabumi Selatan, Bakor GAPURA Bandung Barat, dan Bakor GAPURA Palabuhanratu. Sementara itu Sekjen DPP LSM GAPURA RI Bulderi Sebastian mengatakan, Rapat Pleno DPP GAPURA RI selain merevitalisasi pengurus DPP, pihaknya turut mempersilahkan anggotanya untuk bebas berpartisipasi dalam pemilu baik Legislatif, Pilkada maupun Pilpres nanti.
"Sesuai dengan AD/ART bahwa lembaga GAPURA tidak berafiliasi dengan partai manapun, namun dalam instruksi Ketua Umum menyebutkan secara personal anggota GAPURA dimanapun berada bebas berpartisipasi dalam pemilu baik Pileg, Pilkada maupun Pilpres," ungkap Bulderi kepada awak media.
Disinggung jumlah anggota LSM GAPURA RI, Koordinator Anggota DPP GAPURA Asep Sopandi mengatakan jumlah anggota yang terdata resmi hanya sekitar 200 orang di luar anggota Bakor.
"Itu yang terdata dari KTA yang diterbitkan di luar Bakor," ujar Asep.
Asep pun menjelaskan bahwa KTA anggota GAPURA memiliki tanda khusus berupa logo barcode pada KTA nya yang tidak dapat dimanipulasi oleh pihak lain.
"Barcode itu untuk membedakan mana orang-orang GAPURA yang asli dan mana yang palsu," katanya.
Dari pantauan media, lembaga sipil yang kerap menjadi momok menakutkan bagi pejabat pemerintah itu melaksanakan Rapat Pleno IV dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP GAPURA RI, Hakim Adonara.
(Tim)
