Sukabumi,- Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Sukabumi dan juga Nelayan Cisolok memberikan reaksi atas peraturan larangan ekspor benur (baby lobster) dengan menggelar aksi Protes di Dermaga Cisolok Kabupaten Sukabumi, Minggu,(14/11/2021).
Kepada awak media Asep menuturkan, Saya sebagai Ketua DPD PNTI beserta nelayan tradisional di Kabupaten Sukabumi mendukung penuh peraturan larangan ekspor benur, tapi kita juga berharap pemerintah segera merealisasikan budidaya lobster yang selalu digemborkan-gemborkan selama ini.
"Kita juga melalui aksi bentang spanduk ini menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah agar memperhatikan nasib perekonomian nelayan," ujarnya.
Kemudian saya juga memohon,lanjut Asep, kepada penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya Dampak hukum apabila ada nelayan yang terkena masalah hukum akibat peraturan KKP tersebut.
"Kita beserta nelayan juga siap menjaga Kamtibmas di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi untuk menjaga agar suasana terus kondusif," imbuhnya.
Ditempat yang sama Midun, salah satu perwakilan Nelayan Tradisional yang tergabung di PNTI Kabupaten Sukabumi menyatakan, kami dari PNTI kabupaten Sukabumi mengadakan aksi Protes ini sebagai bentuk bahwa kami akan mendukung Program pemerintah tersebut, juga untuk menjaga situasi Kamtibmas diwilayah Kabupaten Sukabumi supaya tetap kondusif antara Nelayan dengan pemerintah.
"Keluhan dari pada Nelayan ini banyak,tetapi kami sampaikan diantaranya yang pertama tolonglah dari Peraturan dalam hal ini KKP agar dirubah peraturannya,kemudian yang kedua Tolong dari KKP mengadakan budidaya,jadi jangan sampai ekspor benur dilarang tetapi solusi untuk budidaya tidak pernah ada. Karena untuk KKP ini belum bisa memberikan usaha budidaya sebagai solusi kepada nelayan saat ini," tegas Midun.
Midun pun menjelaskan, adapun harapan kami secara ekonomi, mudah-mudahan ekonomi nelayan ini terutama didalam bidang benih lobster itu kami ingin lancar saja untuk kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Sukabumi.
"Kami juga sampaikan kepada Bapak Kapolri, tolonglah bila peraturan ini tetap diberlakukan, tolong untuk konsekuensi hukum bila ada yang kedapatan untuk dapat di minimalisir dampak terhadap ketentuan Hukumnya nanti," pungkasnya.
Reporter : Irwan
